-Ahli: UU Administrasi Pemerintahan Ciptakan Budaya Hukum Baru

Adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan justru menciptakan budaya hukum administrasi negara baru yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada badan atau pejabat pemerintahan dan warga masyarakat serta badan hukum perdata. Demikian disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dian Puji Simatupang selaku Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XV/2017 tersebut
“Tetapi Yang Mulia, dalam beberapa norma yang diatur menimbulkan kerumitan tersendiri yang tidak sesuai dengan teori hukum administrasi. Misalnya diskresi membutuhkan izin sebelum ditetapkan,” kata Dian kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang pengujian UU UU Administrasi Pemerintahan, Senin (27/11) siang.
Di sisi lain, sambung Dian, norma lainnya tidak jelas mengenai permohonan atas memperoleh putusan guna mendapatkan keputusan/tindakan badan/pejabat administrasi mengenai tenggang waktu 90 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009. Karena dalam praktiknya, ada beberapa pihak yang menerapkan ketentuan 90 hari.
on melakukan pengujian terhadap Pasal 53 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, “Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.”
Pemohon menghadapi gugatan terkait aset PT Nusantara Ragawisata, terutama aset lahan SHGB Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan yang telah dimenangkan oleh PT Nusantara Ragawisata dengan putusan-putusan pengadilan memutuskan lahan SHGB Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan sebagai milik PT Nusantara Ragawisata.
Jika PTUN Denpasar yang memeriksa permohonan fiktif positif a quo memberikan kesempatan untuk didengar sebagai Tergugat II Intervensi, maka Richard Christoforus dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata akan memberikan penjelasan terkait status hukum kedua lahan tersebut.
Dengan PTUN Denpasar tidak memberikan kesempatan menjadi pihak dalam perkara permohonan fiktif positif a quo atas alasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mengatur masuknya pihak Terkait dalam pemeriksaan permohonan fiktif positif a quo, maka Pemohon uji materi telah dirugikan hak konstitusionalnya. (Nano Tresna Arfana/LA)
Sobat Mahkamah Konstitusi RI, Info tentang #Ahli #Administrasi #Pemerintahan #Ciptakan #Budaya #Hukum #Baru ini bisa dilihat dalam bentuk vidio yang berdurasi 00:01:09 detik.

Sekedar mengingatkan bahwa, Rajasa Group siap membantu dan melayani berbagai kebutuhan Layanan Produk dan jasa, solusi terbaik untuk anda,

Apabila Dirimu, penggemar setia Mahkamah Konstitusi RI memerlukan bantuan apapun itu, silahkan dikonsultasikan di website ini guna mendapatkan Solusinya.

Selain itu, Apabila anda membutuhkan peluang untuk mendapatkan PENGHASILAN TAMBAHAN hingga puluhan juta Rupiah setiap bulannya, Sobat bisa bergabung dalam Forum komunitas bisnis indonesia ini. ini.

Punya Masalah -Ahli: UU Administrasi Pemerintahan Ciptakan Budaya Hukum Baru ? ..!! DAPATKAN SOLUSINYA, KLIK DISINI

Begitulah sekilas tentang -Ahli: UU Administrasi Pemerintahan Ciptakan Budaya Hukum Baru yang telah dilihat oleh 773 penonton, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. © Mahkamah Konstitusi RI 69 | #Ahli #Administrasi #Pemerintahan #Ciptakan #Budaya #Hukum #Baru

 

KAMI MOHON MAAF APABILA ADA KESALAHAN KATA, KALIMAT  ATAU TULISAN,

HAL TERSEBUT BUKAN DAN TIDAK ADA / ATAS UNSUR KESENGAJAAN.

0 Reviews ( 0 out of 0 )

Write a Review