-Pemerintah: UU Administrasi Pemerintahan Jamin Hak Dasar dan Perlindungan Warga Negara

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga negara serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Hendro Witjaksono dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Senin (6/11) siang. Hendro yang mewakili Pemerintah, menyampaikan bahwa berlakunya UU Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, dan sebagainya.

“Dalam memaknai Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan perlu mengaitkan dengan ayat-ayat lain, mengingat ketentuan atau norma yang diatur dalam pasal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Dengan memahami seluruh ayat dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka akan diperoleh pemaknaan yang mendalam dan lengkap atas Pasal 53 ayat (5) tersebut,” papar Hendro kepada Ketua MK Arief Hidayat sebagai pimpinan sidang.

Pemerintah juga menanggapi dalil Pemohon yang menyatakan berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 53 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan telah menutup hak Pemohon menjadi pihak Terkait atau Tergugat II Intervensi dan tidak adanya hak mendapatkan akses peradilan dalam perkara gugatan fiktif positif pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar.
Perkara yang teregistrasi dengan nomor 77/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Richard Christoforus Massa, Direktur Utama PT. Nusantara Ragawisata sejak 2003. Pemohon melakukan pengujian terhadap Pasal 53 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, “Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan”.

Kuasa hukum Pemohon Muhammad Asrun menjelaskan bahwa Pemohon telah menghadapi gugatan terkait aset PT Nusantara Ragawisata, terutama aset lahan SHGB Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan yang telah dimenangkan oleh PT Nusantara Ragawisata dengan putusan-putusan pengadilan memutuskan lahan SHGB Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan sebagai milik PT Nusantara Ragawisata.

Jika PTUN Denpasar yang memeriksa permohonan fiktif positif a quo memberikan kesempatan untuk didengar sebagai Tergugat II Intervensi, maka Richard Christoforus dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata akan memberikan penjelasan terkait status hukum kedua lahan tersebut.

Dengan PTUN Denpasar tidak memberikan kesempatan menjadi pihak dalam perkara permohonan fiktif positif a quo atas alasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mengatur masuknya pihak Terkait dalam pemeriksaan permohonan fiktif positif a quo, maka Pemohon uji materi telah dirugikan hak konstitusionalnya. (Nano Tresna Arfana/LA)
Sobat Mahkamah Konstitusi RI, Info tentang #Pemerintah #Administrasi #Pemerintahan #Jamin #Hak #Dasar #dan #Perlindungan #Warga #Negara ini bisa dilihat dalam bentuk vidio yang berdurasi 00:01:18 detik.

Sekedar mengingatkan bahwa, Rajasa Group siap membantu dan melayani berbagai kebutuhan Layanan Produk dan jasa, solusi terbaik untuk anda,

Apabila Dirimu, penggemar setia Mahkamah Konstitusi RI memerlukan bantuan apapun itu, silahkan dikonsultasikan di website ini guna mendapatkan Solusinya.

Selain itu, Apabila anda membutuhkan peluang untuk mendapatkan PENGHASILAN TAMBAHAN hingga puluhan juta Rupiah setiap bulannya, Sobat bisa bergabung dalam Forum komunitas bisnis indonesia ini. ini.

Punya Masalah -Pemerintah: UU Administrasi Pemerintahan Jamin Hak Dasar dan Perlindungan Warga Negara ? ..!! DAPATKAN SOLUSINYA, KLIK DISINI

Begitulah sekilas tentang -Pemerintah: UU Administrasi Pemerintahan Jamin Hak Dasar dan Perlindungan Warga Negara yang telah dilihat oleh 267 penonton, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. © Mahkamah Konstitusi RI 78 | #Pemerintah #Administrasi #Pemerintahan #Jamin #Hak #Dasar #dan #Perlindungan #Warga #Negara

 

KAMI MOHON MAAF APABILA ADA KESALAHAN KATA, KALIMAT  ATAU TULISAN,

HAL TERSEBUT BUKAN DAN TIDAK ADA / ATAS UNSUR KESENGAJAAN.

0 Reviews ( 0 out of 0 )

Write a Review

Tulis Komentar