Pemohon Uji UU Administrasi Pemerintahan Tarik Permohonan

[Musik] Hai mungkin Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian undang-undang administrasi pemerintahan pada Selasa 3 Agustus 2012 satu diruang sidang panel MK perkara yang teregistrasi dengan nomor 35 tahun 2021 ini dimohonkan oleh ojat Sudrajat yang berprofesi sebagai wiraswasta yang tertarik pada isu-isu kebijakan publik di Provinsi Banten sebelumnya dalam permohonannya pemohon

Mendalilkan pasal 75 ayat 1 undang-undang administrasi pemerintahan memberikan ruang dan harapan pada masyarakat untuk melakukan setelah lahirnya 4 putusan PTUN Serang atas gugatan pemohon yang dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan pemohon tidak mengalami kerugian dan tidak memiliki kepentingan dalam persidangan pemohon membenarkan bahwa mencabut permohonan dan telah menyatakan dalam

Lembar tertulis pada kepaniteraan MK sementara hakim konstitusi saldi Isra menjelaskan bahwa sedang sudah memastikan dengan konfirmasi dari pemohon dan perkara ini tidak dilanjutkan Wicaksono Agung Sumarmo mktv news melaporkan

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) pada Selasa (3/8/2021) di Ruang Sidang Panel MK. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 35/PUU-XIX/2021 ini dimohonkan oleh Moch. Ojat Sudrajat S. yang berprofesi sebagai wiraswasta yang tertarik pada isu-isu kebijakan publik di Provinsi Banten. Namun, pada kesempatan sidang pertama ini, Pemohon melakukan pencabutan permohonan yang menguji Pasal 75 Ayat (1) UU UU Administrasi Pemerintahan.

Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan berbunyi, “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.” Menurut Pemohon, norma tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sebelumnya, dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan memberikan ruang dan harapan pada masyarakat untuk melakukan pengujian terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di pengadilan. Akan tetapi, harapan tersebut kandas setelah lahirnya empat Putusan PTUN Serang atas guguatan Pemohon yang dinyatakan ‘Tidak Dapat Diterima’ dengan alasan Pemohon tidak mengalami kerugian dan tidak memiliki kepentingan.

Dalam pandangan Pemohon, frasa “warga masyarakat yang dirugikan” pada norma tersebut dimaknai sama dengan ketentuan yang ada pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, tujuan dari UU 30/2014 untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan menjadikan warga masyarakat sebagai subjek hukum menjadi sia-sia. Bahkan menimbulkan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum sebagaimana mestinya.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Osra, Ojat membenarkan bahwa ia mencabut permohonan dan telah menyatakan dalam lembar tertulis pada kepaniteraan MK terkait hal tersebut.

“Sidang ini sudah memastikan dengan konfirmasi dari Pemohon dan perkara ini tidak dilanjutkan. Kami sudah memastikan Pemohon menarik permohonan. Oleh karena itu, berikutnya silakan menunggu untuk Pembacaan Ketetapan yang akan Kami bawakan dulu ke Rapat Permusyawaratan Hakim,” jelas Hakim Konstitusi Saldi Isra selaku pimpinan sidang dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Daniel Yusmic P. Foekh sebagai dua hakim anggota Panel. (*)
Sobat Mahkamah Konstitusi RI, Info tentang #Pemohon #Uji #Administrasi #Pemerintahan #Tarik #Permohonan ini bisa dilihat dalam bentuk vidio yang berdurasi 00:01:11 detik.

Sekedar mengingatkan bahwa, Rajasa Group siap membantu dan melayani berbagai kebutuhan Layanan Produk dan jasa, solusi terbaik untuk anda,

Apabila Dirimu, penggemar setia Mahkamah Konstitusi RI memerlukan bantuan apapun itu, silahkan dikonsultasikan di website ini guna mendapatkan Solusinya.

Selain itu, Apabila anda membutuhkan peluang untuk mendapatkan PENGHASILAN TAMBAHAN hingga puluhan juta Rupiah setiap bulannya, Sobat bisa bergabung dalam Forum komunitas bisnis indonesia ini. ini.

Punya Masalah Pemohon Uji UU Administrasi Pemerintahan Tarik Permohonan ? ..!! DAPATKAN SOLUSINYA, KLIK DISINI

Begitulah sekilas tentang Pemohon Uji UU Administrasi Pemerintahan Tarik Permohonan yang telah dilihat oleh 114 penonton, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. © Mahkamah Konstitusi RI 71 | #Pemohon #Uji #Administrasi #Pemerintahan #Tarik #Permohonan

 

KAMI MOHON MAAF APABILA ADA KESALAHAN KATA, KALIMAT  ATAU TULISAN,

HAL TERSEBUT BUKAN DAN TIDAK ADA / ATAS UNSUR KESENGAJAAN.

0 Reviews ( 0 out of 0 )

Write a Review

Tulis Komentar