Presiden Jokowi Membuka Rakornas Barang dan Jasa Pemerintah, Jakarta, 6 November 2019

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Harus Majukan Industri Dalam Negeri

Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah tak hanya berbicara soal kemudahan sistem pengadaan dan peningkatan transparansi semata. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sesungguhnya perkembangan dan kemajuan industri dalam negeri serta pembukaan lapangan kerja yang lebih luas dapat didesain oleh para pemangku kepentingan dari proses pengadaan barang dan jasa tersebut.

Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Plenary Hall Jakarta Convention Center, pada Rabu, 6 November 2019, Kepala Negara menyoroti pengadaan barang melalui impor untuk komoditas yang menurutnya masih dapat diupayakan untuk didapatkan dari dalam negeri.

“Misalnya urusan pacul, masak masih impor? Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita untuk buat pacul? Apakah negara kita yang sebesar ini, yang industrinya sudah berkembang, benar pacul itu harus impor? Ini tolong didesain,” ucapnya.

Presiden mengatakan, pengadaan kebutuhan barang melalui impor memang lebih terasa mudah. Harga barang pun bisa jadi relatif lebih terjangkau. Namun, menurutnya, ada satu potensi yang hilang dari aktivitas pengadaan secara impor tersebut.

“Tapi di sini peluang penciptaan lapangan kerja menjadi hilang. Jadi pengadaan barang dan jasa itu bisa jadi strategi untuk membangun industri kecil yang berkaitan dengan barang,” ujar Presiden.

Selain itu, saat ini Indonesia juga berupaya keras untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Dalam sejumlah kesempatan, Kepala Negara berulang kali meminta agar segera dipersiapkan industri untuk substitusi barang-barang impor sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor yang pada akhirnya mengurangi defisit yang terjadi.

“Sehingga kemudian petakan mana yang dapat diproduksi di dalam negeri secara utuh. Harus dipetakan secara detail mana yang assembly di sini, mana yang impor,” tuturnya.

Maka, Presiden meminta lembaga terkait dan kementerian untuk memprioritaskan produk dengan tingkat kandungan komponen lokal yang tinggi dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Prioritaskan benar bahwa harga murah bukan menjadi patokan utama. Saya lebih senang kalau kita beli barang yang lokal meskipun harganya sedikit lebih mahal dibanding murah tapi impor. Fasilitasi produk dalam negeri untuk secepatnya masuk ke e-katalog,” ujar Presiden.

Bahkan, menurutnya, pemerintah seharusnya dapat memberikan insentif agar lebih banyak lagi produk-produk UMKM lokal yang masuk ke dalam e-katalog sehingga membuka akses pasar baru bagi mereka.

“Bahkan kita harus berikan insentif khusus untuk produk-produk kecil yang barangnya masuk ke e-katalog. Permudah persyaratan agar UMKM bisa masuk. Kualitas tetap harus dijamin tetapi jangan sampai itu menjadi penghambat,” ucapnya.

Oleh karenanya, sebelum membuka Rakornas tahun 2019 tersebut, Presiden Joko Widodo mengajak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk berkontribusi optimal dan menyukseskan sejumlah visi pemerintah.

“Yaitu mendorong produk dalam negeri untuk bisa diserap sebanyak-banyaknya dalam proses pengadaan, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan UMKM sehingga pada akhirnya nanti defisit transaksi berjalan kita menjadi turun, defisit neraca perdagangan kita menjadi hilang, dan kita menjadi surplus,” tandasnya.

Jakarta, 6 November 2019
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden


Website: https://setpres.setneg.go.id
Youtube: Sekretariat Presiden
Sobat Sekretariat Presiden, Info tentang #Presiden #Jokowi #Membuka #Rakornas #Barang #dan #Jasa #Pemerintah #Jakarta #November ini bisa dilihat dalam bentuk vidio yang berdurasi 00:07:50 detik.

Sekedar mengingatkan bahwa, Rajasa Group siap membantu dan melayani berbagai kebutuhan Layanan Produk dan jasa, solusi terbaik untuk anda,

Apabila Dirimu, penggemar setia Sekretariat Presiden memerlukan bantuan apapun itu, silahkan dikonsultasikan di website ini guna mendapatkan Solusinya.

Selain itu, Apabila anda membutuhkan peluang untuk mendapatkan PENGHASILAN TAMBAHAN hingga puluhan juta Rupiah setiap bulannya, Sobat bisa bergabung dalam Forum komunitas bisnis indonesia ini. ini.

Punya Masalah Presiden Jokowi Membuka Rakornas Barang dan Jasa Pemerintah, Jakarta, 6 November 2019 ? ..!! DAPATKAN SOLUSINYA, KLIK DISINI

Begitulah sekilas tentang Presiden Jokowi Membuka Rakornas Barang dan Jasa Pemerintah, Jakarta, 6 November 2019 yang telah dilihat oleh 20325 penonton, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. © Sekretariat Presiden 470 | #Presiden #Jokowi #Membuka #Rakornas #Barang #dan #Jasa #Pemerintah #Jakarta #November

 

KAMI MOHON MAAF APABILA ADA KESALAHAN KATA, KALIMAT  ATAU TULISAN,

HAL TERSEBUT BUKAN DAN TIDAK ADA / ATAS UNSUR KESENGAJAAN.

0 Reviews ( 0 out of 0 )

Write a Review

20 Komentar

  1. Sehat selalu PK presiden ku….semangat kerja… HEBAT…👍👍❤️❤️ pokoknya the best PK JOKOWI..

  2. kesehatan kok dikit bget pak

  3. Presiden ku sehat terus Indonesia maju salam dari kami di Taiwan..

  4. MANTUL PA DHE,,, NGGAK ADA BEBAN

  5. Ini gara2banyak demo pak. jadi semua pekerjaan umum jadi terlambat.

  6. Awasi pengadaan di daerah…

  7. Sekrg zamanny digital pembeliian brg ud biss di cek hrg ny nape masih aja tu pemda belo lebih mahal dr pasaran hrsny kan bisa lebih murah dr harga psr ya

  8. Benar pak tu kalau ada proyek pengerukan sungai masa musim ujan😂apa yg di keruk😁 dan bikin jln jug gitu y rusak la.hrsny musim kemarau dong

  9. Perlu juga bahan dan alat untuk Pertanian dan barang yg lain ter kait pertanian.Pa

  10. Sangkeng pegel, kesel judek, kui pak jokowi

  11. Halalkan Amanah presiden dengan baik dan jujur, karena kejujujuran anda ,kerja anda adalah masa depan kita semua ,kerja,kerja,kerja dan kerja salam ,indonesia maju

  12. Saya malah nunggu2 pak Jokowi benerin rambut..hehe

  13. Pidatonya tegas pedes jelas,hayoooo kerja dan kerja..brovo pk joko wi

  14. Rambut nya pak jokowi

  15. Bener kata pak jokowi itu hari ini jembatan batam roboh

  16. Pa De ,,tolong di perketat pengawasan rencana anggaran di semua Pemprov, saya rasa tidak cuma di Jakarta , daerah yg lain juga pasti banyak markup , banyak tangan tangan serakah yg ingin memperkaya diri sendiri.. buat aturan yg membuat mereka berfikir 1000 kali untuk melakukan korupsi anggaran..

  17. Tolong videos kirimkan ke net visi Media Indonesia group Tbk , sekian terimakasih

Tulis Komentar