MEDIASI ELEKTRONIK

[Musik] Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya bertemu kembali dengan channel pendidikan diskusi hukum Hari ini saya akan membahas tema tentang mediasi elektronik langsung saja kita lihat pembahasannya kita awali yaitu dari dasar hukum yaitu dari peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik

Terma Nomor 3 Tahun 2002 ini ditetapkan 17 Mei 2002 dan mulai berlaku mulai saat diundangkan pada tanggal 30 Mei 2022 karena ini tercatat dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 535 artinya di sini bahwa ada peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi yang disalahkan secara elektronik yang sudah

Bisa dilakukan sejak tanggal 30 Mei 2022 kita lihat apa yang menjadi latar belakang timbulnya Permai ini bahwa yang pertama bahwa di sini adanya peradilan yang berbasis pada teknologi informasi jadi Mahkamah Agung atau melalui badan peradilan di bawahnya juga mengikuti perkembangan teknologi sehingga juga memanfaatkan untuk peradilan ini dengan menggunakan pada pemanfaatan teknologi informasi

Yang kedua juga di sini untuk memenuhi penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan jaringan serta memberikan akses yang lebih besar pada para pihak dalam memperoleh penyelesaian sengketa perdata yang memenuhi rasa keadilan jadi di sini dengan bisa dengan melakukan mediasi secara elektronik diharapkan pelatihan lebih sederhana cepat dan juga tentu jaringan yang tidak harus selalu

Hadir di ruang persidangan dan sperma nomor 1 tahun 2006 tentang mediasi belum mengatur sehingga perlu implementasi mediasi secara elektronik kalau selama ini kita melihat bahwa ada namanya persidangan itu secara ekor atau persidangan pidana secara [Musik] online sekarang ini adalah namanya mediasi secara elektronik kita awali dari pengertian di sini

Adalah mediasi elektronik adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan di dukungan teknologi informasi dan komunikasi jadi di sini cara menyelesaikan sengketa yang mana mediasi wajib di pengadilan jadi para pihak ini untuk melakukan perundingan ini dengan memanfaatkan teknologi informasi atau komunikasi

Ini berlaku untuk tiap peradilan yang menyelenggarakan mediasi jadi di sini tidak hanya berlaku untuk pengadilan negeri tapi juga termasuk pengadilan agama yang melaksanakan proses mediasi wajib atau dipisah menggunakan pemanfaatan mediasi secara elektronik hal yang berkaitan dengan mediasi elektronik adalah ciri-ciri ada dokumen elektronik ada domisili elektronik administrasi elektronik infrastruktur elektronik aplikasi ruang virtual

Mediasi elektronik dan juga tanda tangan elektronik jadi nanti dokumennya itu domisili tempat kedudukan para pihak itu ya dari cara alamat biasanya di sini dalam bentuk tuangkan dalam alamat email administrasi elektronik yaitu jalan dengan cara pendaftaran dan pengelola data-data infrastruktur elektronik aplikasi di sini nanti menggunakan alat apa ruang virtual tempat mediasi dengan

Dari aplikasi tersebut dan juga pada saat penandatanganan kesepakatan juga dimungkinkan menggunakan tanda tangan elektronik kita lihat kapan media sel elektronik ini bisa dijalankan jadi di sini ada yang namanya kadai tidak mungkin kan bagi mediator Hakim melaksanakan proses mediasi di ruang mediasi pengadilan jadi ketika ruang mediasi video pengajian tidak mungkin

Dilaksanakan bisa menggunakan mediasi elektronik contohnya karena bencana alam wabah penyakit covid seperti itu kadang yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat atau keadaan lain menurut mediator Hakim perlu melakukan mediasi elektronik jadi di sini diserahkan kepada mediator perlu atau tidaknya mediasi elektronik tidak harus selalu bencana alam Apa penyakit atau keadaan darurat tapi juga

Diserahkan kepada mediator Hakim untuk menentukan perlu atau tidaknya melakukan mediasi elektronik itu sendiri prinsip mediasi elektronik yang pertama yaitu sukarela di sini mengamanatkan bahwa dalam menempuh mediasi elektronik ini berdasarkan kehendak bersama para pihak secara sukarela jadi ini adalah kehendak para pihak bukan atau dipaksakan oleh seorang mediator yang kedua yaitu rahasia disini mewajibkan

Para pihak mediator dan pihak lain yang terkait dalam mediasi untuk merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan atau pengiriman termasuk penyimpanan dokumen elektronik terkait dengan proses mediasi selanjutnya prinsipnya efektif nah ini menggunakan optimalisasi baut sumber daya pendukung dalam mediasi elektronik sehingga di sini bisa bertujuan untuk pelaksanaan mediatus itu sendiri

Selanjutnya prinsip aman di sini adalah untuk menjamin keutuhan atau ketersediaan keaslian dan ke Nir sangkaan terhadap sumber daya teknologi informasi yang mendukung penyelenggara mediasi elektronik dan yang terkait terakhir atau akses terjangkau di sini menjamin kemudian paragraf mendapatkan menggunakan aplikasi dan juga mempertimbangkan akses jaringan internet beserta pembiayaannya sekarang bagaimana pelaksanaan mediasi

Atau ini kewajiban mediasi ya itu juga tetap mengacu kepada perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan artinya apa tidak kalau juga Memang dalam Karma itu tidak perlu ada mediasi jadi tidak perlu pelaksanaan mediasi elektronik mediasi elektronik ini hanya digunakan untuk cara yang harus atau wajib dilakukan mediasi

Sebagaimana nomor 1 tahun 2016 dalam formulir yang disediakan jadi para pihak menuangkan apa yang ada di dalam persetujuan tertulis tersebut termasuk persetujuan untuk melaksanakan mediasi secara elektronik dicatat dalam administrasi media-mediasi elektronik dan juga dokumen lain yang dari kartu identitas pas foto dan juga domisili elektronik jadi dalam administrasi ini nanti persetujuannya

Dicatat selanjutnya dokumen yang lain dari identitas termasuk pas foto juga nanti juga tercatat di dalam administrasi mediasi elektronik Bagaimana dengan menunjukkan mediator para pihak memilih mediator yang tersedia jadi di sini bisa mediator Hakim maupun mediator non Hakim majelis membuat penetapan penunjukan dan perintah melaksanakan mediasi secara elektronik jadi ketika para pihak

Bersepakat untuk melaksanakan mediasi elektronik disitu nanti majelis hakim membuat penetapan penunjukan media sosial dipilih dan perintah melaksanakan mediasi secara elektronik biaya mediator non Hakim dengan para pihak Jadi kalau ada menggunakan media teknologi tetap dibubarkan kepada para pihak Nah sekarang sebelum melaksanakan mediasi tentu ada namanya verifikasi identitas di sini mediator memverifikasi

Identitas kepada para pihak melalui sarana elektronik jadi pihak-pihak yang hendak hadir di dalam mediasi itu juga harus diverifikasi identitasnya untuk memastikan identitas ini secara toko elektronik dapat bertemu tatap muka secara langsung pada kesempatan pertama pada saat sidang pertama pada saat add persidangan dan mereka bersepakat melakukan dengan secara elektronik pihak mediator ini

Bisa bertatap muka pada saat setelah sidang pertama untuk memastikan identitas para petani Terus bagaimana untuk menentukan aplikasinya mediator mengajukan usul kepada para untuk menentukan aplikasi yang digunakan dalam pertemuan dan pengiriman dokumen elektronik Kenapa ini diberi kebebasan karena tidak semuanya paragraf ini dengan jaringan bisa juga nanti pengadilan menyediakan atau sesuai

Dengan usulan dari para pihak menggunakan aplikasi apa adalah ketika hendak mengajukan mediasi elektronik itu sendiri dalam menentukan juga diperhitung diperhitung dipertimbangkan efektivitasnya efisiensinya dan kemudahan serta pembiayaan aplikasi itu sendiri mendalam ketika menentukan apply kasih yang digunakan ketika melakukan mediasi elektronik nah penentuan aplikasi dituangkan dalam persetujuan tertulis jadi juga ditentukan dalam persentase sehingga

Tidak ada pengingkaran dari para pihak yang ikut dalam proses mediasi ruang virtual penjelasan aplikasi yang disepakati yang disediakan oleh mediator setelah disepakati aplikasinya apa jadi petualangannya di dalam ruang virtual tersebut aplikasi dalam hal penyediaan ruangan ditanggung para pihak jadi pembiayaannya nanti ditanggung oleh para pihak jika menggunakan biaya ruang virtual ini

Merupakan ruang sah sebagaimana layaknya ruang mediasi di pengadilan mediator Hakim melakukan proses mediasi dari ruang mediasi pengadilan untuk keadaan tertentu dapat dilakukan di luar atau luar ruang mediasi tetap dengan tetap menjaga kerahasiaan jadi untuk keadaan Tertentu bisa tidak harus Hakim ada di ruang mediasi untuk mediator non Hakim dapat

Menggunakan ruang mediasi di pengadilan atau tempat lain yang dituju oleh para pihak jadi ketika mediator HP menggunakan juga nggak ada masalah tetapi tetap harus dengan persetujuan oleh para pihak salah satu pihak juga dapat menggunakan ruang mediasi di pengadilan karena keterbatasan akses teknologi dan komunikasi sepanjang dituju oleh pihak

Lain jadi apabila ada pihak yang merasa mungkin jaringan internetnya tidak bisa datang ke pengadilan dan menggunakan ruang mediasi di pengadilan untuk proses mediasi elektronik juga tidak ada masalah itupun juga tapi tetap harus dengan persetujuan pihak lain setiap ruang mediasi dilengkapi perangkat audio visual tentunya inilah untuk menunjang pelaksanaan mediasi elektronik itu sendiri

Bagaimana penyampaian resume perkara mediasi para pihak sejak awal beracara secara elektronik artinya biasa disebut ekor menyampaikan resume perkara kepada mediator secara Katolik melalui sistem informasi pengadilan jadi ketika pelajaran elektronik juga disampaikan dengan sistem informasi pengadilan Sedangkan untuk para pihak tidak beracara secara elektronik atau yang memilih mediasi elektronik maka

Menyampaikan tetap juga sama dengan secara mediasi secara elektronik karena apa penyampaian tadi sudah ada Dokumen ada alamat email ada dan aplikasi tentu sudah disepakati sehingga juga pengiriman semuanya juga dilakukan secara elektronik Bagaimana dengan pertemuan mediasinya di sini mediator sebelum melakukan mediasi menjelaskan etika pertemuan media secara elektronik dan ini harus ditaati

Kewajiban ini oleh parabiat dan juga mediator yang pertama yaitu mengikuti mediasi dalam ruang tertutup dekat tempat umum jadi dalam ruang tertutup bukan tempat umum bukan di tepi jalan atau di warung tetapi di dalam uang yang tertutup menjamin ketenangan dan kenyamanan ruang untuk mediasi jadi dalam ruang mediasi dijamin ada keterangan tidak ribut-ribut

Tidak ada suara-suara yang mengganggu menggunakan pakaian sopan ya walaupun ruang tertutup gunakan baju yang sopan meminta izin pihak lain dan mediator jika ingin meninggalkan pertemuan dengan menyebut alasan jika ingin keluar jadi sampaikan kepada para pihak sehingga tidak menjadi pertanyaan ke mana orang ini gitu nah ini mediator menentukan jadwal

Pertemuan setelah pendengar usulan para pihak jadi untuk setelah etika pertemuan atau kewajiban jadi sampaikan mediator menentukan jadwal pertemuannya kapan waktunya tapi juga menemukan kepada para pihak itu sendiri di sini untuk melakukan mediasi panggilan mediasi dilakukan melalui sarana elektronik dengan disertai alamat ruang virtual mediasi yang akan digunakan jadi ketika ada para pihak

Mungkin udah sepakat makan mediasi ketika dipanggil dengan ada di dokumen elektroniknya sudah dikasih tahu linknya biar lokasinya seperti itu ke virtual mediasi yang akan digunakan panggilannya adalah panggilan yang sah dan patut jadi sah dan patut pemanggilannya Pandangan Pertama juga memuat tatap pertemuan mediasi juga ada disampaikan terkait masalah tata tertib yang

Disampaikan dalam saat melakukan proses pemanggilan digital pertemuan mediator memastikan kesuspend data pihak yang hadir dengan identitas pihak Jadi sebelum melaksanakan mediasi mediator memverifikasi dulu siapa dia pihak yang hadir atau Adakah pihak lain atau masih sama atau tidak jangan sampai ini nanti terjadi bahwa yang hadir siapa bukan orang pihak yang berkarya tersebut

Mediator dan parkir harus menjaga kerahasiaan terhadap hal yang terjadi termasuk dokumen yang dibagikan dalam mediasi jadi dokumen-dokumen yang diserahkan harus menjadi kerahasiaan yang tidak boleh disalahgunakan harus diketahui bahwa dokumen di dalam proses mediasi tidak bisa digunakan untuk alat bukti dalam suatu persidangan sehingga kalau Saya menyarankan ketika menyerahkan

Dokumen di dalam proses mediasi mohon di atas dikasih judul untuk proses mediasi perkara nomor sekian di pengadilan mana disebutkan sehingga jelas bahwa dokumen tersebut adalah untuk mediasi sehingga apabila ada yang menyalahgunakan dokumen tersebut dinyatakan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti apalagi sekarang ada undang-undang rasa mulai data pribadi itu juga akan lebih

Menjamin adanya perlindungan terhadap dokumen dilarang mengambil foto merekam audio atau visual selama proses mediasi jadi di sini tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar mau merekam secara audio maupun secara visual adalah proses mediasi itu sendiri jadi ini adalah larangan namun di dalam permainan tersendiri ini tidak disebutkan apa ancaman hukuman terhadap Apabila ada suatu pelanggaran

Yang dilakukan oleh para pihak dalam proses mediasi itu sendiri sekarang perubahan sifat pertemuan dan kehadiran ahli Jadi jika ada pihak yang menghendaki pertemuan tatap muka langsung dengan kesepakatan para pihak jadi apabila begini Tadi awalnya menghendaki pertemuan secara elektronik tetapi ternyata pihak ingin ketemu langsung itu juga harus dengan kesepakatan para pihak tidak serta-merta

Jika dipandang perlu mediator pun dapat melakukan kaukokus secara elektronik Jadi kalau kan kita mengenalku jadi pihak mediator bertemu dengan salah satu pihak itu memang diperbolehkan itupun juga diperbolehkan di dalam mediasi secara elektrolit itu sendiri kehadiran ahli atau pihak lain yang membantu menyelesaikan sengketa juga harus dengan kesepakatan para pihak

Identitasnya ahli atau pihak lain juga itu juga harus tercatat dalam administrasi mediasi elektronik dan dikirimkan kepada mediator untuk diverifikasi pada saat pihak tersebut hadir di dalam proses mediasi penyampaian hasil mediasi di sini baik mediator menyampaikan hasil mediasi baik yang berhasil atau tidak kepada majelis pemeriksa perkara secara melalui sistem informasi pengadilan

Sekarang pendataan kesepakatan perdamaian Jadi jika terdapat perdamaian penyusunan materi kesempatan damai ini dilakukan secara elektronik jadi dikirim dulu rancangannya jika sudah disetujui penandatangan dan melakukan secara elektronik dengan tanda tangan elektronik tetapi jika tidak memiliki karena tanah elektronik bisa dilakukan secara manual pada pihak datang ke pengadilan untuk tatap muka mendatangi

Kesepakatan perjanjian yang selanjutnya akan disampaikan kepada majelis pemeriksa perkara untuk dituangkan di dalam angka Van dendeng atau akta kesepakatan perdamaian oke itu tadi penjelasan dari kami siapkan Terima kasih sudah menonton video ini jika ada pertanyaan saran dan masukan silahkan disampaikan di kolom komentar kami akan mencoba menjawab soal pertanyaan anda sampaikan Sampai bertemu

Kembali di video kami yang akan datang

#diskusihukum #Mediasi #mediator #MediasiPengadilan #MediasiPerdata
DASAR HUKUM
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Dl Pengadilan Secara Elektronik
PERMA 3/2022 ditetapkan 17 Mei 2022 dan mulai berlaku mulai saat diundangkan pada tanggal 30 Mei 2022,
Perma ini tercatat dalam BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 535
LATAR BELAKANG
1. Peradilan berbasis pada Teknologi Informasi
2. Untuk memenuhi penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam memperoleh penyelesaian sengketa perdata yang memenuhi rasa keadilan
3. PERMA 1 tahun 2016 tentang Mediasi belum Mengatur sehingga perlu implementasi mediasi secara elektronik
PENGERTIAN
1. Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
2. PERMA ini berlaku untuk tiap Peradilan yang menyelenggarakan MEDIASI
3. Hal yang berkaitan Dengan Mediasi Eletronik adalah Dokumen Elektronik, Domisili elektronik, Administrasi Elektronik, Infastrukur elektronik, Aplikasi, Ruang Virtual Mediasi elektronik dan tanda tangan elektronik
KAPAN DILAKSANAKAN
Keadaan yang tidak memungkinkan bagi Mediator hakim melaksanakan proses mediasi di dalam ruang mediasi pengadilan karena Bencana Alam, Wabah Penyakit, Keadaan Lain Yang Ditentukan Oleh Pemerintah Sebagai Keadaan Darurat, atau keadaan lain yang menurut Mediator hakim perlu melakukan Mediasi Elektronik.
PRINSIP MEDIASI ELEKTRONIK
a. Sukarela
b. Rahasia
c. Efektif
d. Aman
e. Akses terjangkau
PELAKSANAAN MEDIASI ELEKTRONIK
Kewajiban mediasi tetap mengacu kepada PERMA no 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
Mediasi elektronik dilaksanakan dengan persetujuan para pihak, dan persetujuan dituangkan dalam formular yang disediakan
Persetujuan tertulis juga dicatat dalam Administrasi Mediasi Elektronik, dan juga dokumen yang lain dari Kartu Identitas, Pas Photo dan juga domisili Elektronik
PENUNJUKAN MEDIATOR
Para Pihak memilih mediator yang tersedia;
Majelis membuat penetapan penunjukan dan perintah melaksanakan Mediasi Secara elektronik;
Biaya Mediator Non Hakim dengan dengan mediasi elektronik dibebankan kepada para pihak
VERIFIKASI IDENTITAS
Mediator memverifikasi identitas kepada Para Pihak melalui Sarana Elektronik
Untuk memastikan Identitas Para Pihak/ Kuasanya sesuai dengan Dokumen Elektronik, Mediator dapat bertemu secara tatap muka dengan para pihak pada kesempatan pertama
PENENTUAN APLIKASI
Mediator mengajukan Usul kepada para Pihak Untuk Menentukan aplikasi yang digunakan dalam pertemuan dan pengiriman Dokumen elektronik;
Dalam menentukan wajib mempertimbangkan efektivitas, efisiensi dan kemudahan serta pembiayaan aplikasi;
Penentuan Aplikasi dituangkan dalam persetujuan Tertulis
RUANG VIRTUAL
Pertemuan Mediasi elektronik dalam Ruang Virtual aplikasi yang disepakati yang diSediakan MEDIATOR
Pembiayaan Aplikasi dalam hal penyediaan ruang Virtual Ditanggung para pihak
Ruang Virtual Merupakan Ruang Sah sebagaimana Ruang Mediasi di pengadilan
Mediator Hakim melakukan proses mediasi elektronik dari Ruang Mediasi Di Pengadilan, dan dalam keadaan Tertentu dapat diluar ruang mediasi dengan tetap menjaga kerahasiaan
Mediator Non Hakim dapat menggunakan Ruang Mediasi di Pengadilan, atau tempat lain yang disetujui Para Pihak;
Salah satu pihak juga dapat menggunakan Ruang mediasi di Pengadilan karena keterbatasan akses teknologi Informasi dan komunikasi sepanjang disetujui pihak lainnya;
Setiap Ruang Mediasi di lengkapai perangkat audio Visual
PENYAMPAIAN RESUME
Para Pihak yang sejak awal beracara secara Elektronik (E-Court) Penyampaian Resume perkara kepada Mediator secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan
Sedangkan Para Pihak tidak beracara secara Elektronik (non E-Court) dan memilih Mediasi Elektronik, Para pihak menyampaian Resume perkara kepada Mediator secara elektronik
PENANDATANGAN KESEPAKATAN
Penyusunan Rancangan Kesepakatan Damai dilakukan melalui sarana elektronik

Penandatangan dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik
Jika tidak ada, dilakukan secara Manual dalam pertemuan tatap muka
Sobat Diskusi Hukum, Info tentang #MEDIASI #ELEKTRONIK ini bisa dilihat dalam bentuk vidio yang berdurasi 00:19:19 detik.

Sekedar mengingatkan bahwa, Rajasa xyz siap membantu dan melayani berbagai kebutuhan Layanan Produk dan jasa, solusi terbaik untuk anda,

Apabila Dirimu, penggemar setia Diskusi Hukum memerlukan bantuan apapun itu, silahkan dikonsultasikan di website ini guna mendapatkan Solusinya.

Selain itu, Apabila anda membutuhkan peluang untuk mendapatkan PENGHASILAN TAMBAHAN hingga puluhan juta Rupiah setiap bulannya, Sobat bisa bergabung dalam Forum komunitas bisnis indonesia ini. ini.
Punya Masalah MEDIASI ELEKTRONIK ? ..!! DAPATKAN SOLUSINYA, KLIK DISINI

Begitulah sekilas tentang MEDIASI ELEKTRONIK yang telah dilihat oleh 775 penonton, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. © Diskusi Hukum 1159 | #MEDIASI #ELEKTRONIK

 

KAMI MOHON MAAF APABILA ADA KESALAHAN KATA, KALIMAT  ATAU TULISAN,

HAL TERSEBUT BUKAN DAN TIDAK ADA / ATAS UNSUR KESENGAJAAN.

0 Reviews ( 0 out of 0 )

Write a Review

4 Komentar

  1. Gagasan ini Bagus juga..👍👍 sekedar tanya ini pak..
    Kira2 kalo umpama.. kasus2 sengketa yang di alami orang2 yang minim perekonomiannya, tapi mereka punya bukti yang kuat bahwa, mereka tidk melakukan jual beli sesuatu, namun semua pihak baik pihak desa, polisi, camat, tak mau menoleh sedikit saja ataw mau membenarkan surat2 bukti palsu itu, bisa gak sidangnya di lakukan di tempat perkara ataw desa perkara,,,? Tujuannya, agar hakim bisa melihat langsung sumber, atw Qt sebut saja peta perkara. Soalnya, semakin kesini, semakin tinggi keraguan masyarakat terhadap penegak hukum.
    Apa lagi tragedi2 yg meyakinkan masyarakat untuk tidak lagi memili hukum, tapi mili hukum adat. Mohon tanggapnya pak..🙏🙏

  2. Pak mohon pencerahan pada saat pelaksanaan PTSL, pada saat penunjukan batas2 tanah kami tidak diundang namun setelah SHM jadi ternyata luasnya kurang berdasarkan bukti kwitansi jual beli yang kita miliki dan dibelakangnya sudah kita tulis panjang dan lebar tanah untuk memperbaiki ini upaya apa yang bisa kita lakukan ?

  3. Pak mau bertanya, PERMA no 3 tahun 2022 ini kan sudah disahkan dan diterapkan dibeberapa pa diindonesia dan juga sudah dijalankan, tapi bagaimana jika ada ada pa yang sudh menerapkan perma ini namun, dari pihak masyarakat ya sendiri blm mau memakai Mediasi elektronik ini? Itu bagaimna pak, mohon dijawab pak ya soalnya lagi butuh untuk reverensi tesis skripsi saya karena judul saya penerapan namun perma itu blm terjalankan dengan baik disana 🙏

Tulis Komentar