Audio Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Audio undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman ini dipersembahkan oleh hukum expert pandang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang a bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup

Yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya berjati diri Mandiri dan produktif B bahwa negara bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu

Bertempat tinggal serta menghuni rumah yang Hai dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat aman harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia C bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan Perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan

Masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik kehidupan ekonomi dan sosial-budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi otonomi daerah dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara D bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan

Kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau eh bahwa undang-undang nomor 4 tahun dan pulau2 tentang perumahan dan permukiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat aman serasi dan teratur sehingga perlu diganti F bahwa berdasarkan pertimbangan

Sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf B huruf C huruf d dan huruf C perlu membentuk undang-undang tentang perumahan dan kawasan permukiman mengingat pasal 21 pasal 21 pasal 28 C ayat 1 Pasal 28h Ayat 1 ayat 2 dan ayat 4 pasal 33 ayat 3 serta Pasal 34 ayat 1

Ayat 2 dan ayat 3 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia putuskan menetapkan undang-undang tentang perumahan dan kawasan permukiman bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan satu Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem

Yang terdiri atas pembinaan penyelenggaraan Perumahan penyelenggaraan kawasan permukiman pemeliharaan dan perbaikan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh penyediaan tanah pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat dua Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya

Pemenuhan rumah yang layak huni tiga kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan Kejaksaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan 4 lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas

Lebih dari satu satuan pemukiman 5 permukiman adalah bagian dari lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana sarana dan utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan 6 penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan pembangunan pemanfaatan dan pengendalian termasuk didalamnya pengembangan

Kelembagaan pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu 7 rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni sarana pembinaan keluar Mbak cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya delapan rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan 9 rumah Swadaya adalah rumah yang

Dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat 10 rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah 11 rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus 12 rumah negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang

Pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri 13 permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat 4 khas Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian 15 kawasan siap bangun yang selanjutnya

Disebut kasih bak adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang 16 lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Perumahan dengan batas-batas kavling

Yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang 17 kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan penguasaan pemilikan tanah rencana rinci tata ruang serta rencana tata bangunan dan lingkungan 18 solidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan pemilikan penggunaan dan

Pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan Perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat 19 pendanaan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara anggaran pendapatan dan belanja daerah

Dan atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 20 pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat tabungan Perumahan maupun sumber dana lainnya

Karena adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak sehat aman dan nyaman 22 sarana adalah fasilitas dalam lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi 20-30 philitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian 24 masyarakat berpenghasilan rendah yang

Selanjutnya disingkat mbr adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah 25 setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum 26 badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman 27 pemerintah pusat yang selanjutnya

Disebut pemerintah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 28 pemerintah daerah adalah gubernur bupati walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 29 menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan kawasan permukiman

Bab 2 tentang asas tujuan dan ruang lingkup pasal 2 Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan ah kesejahteraan B keadilan dan pemerataan C kenasionalan deh kefisien and dan kemanfaatan eh keterjangkauan dan kemudahan F kemandirian dan kebersamaan J kemitraan hi ha keserasian dan keseimbangan high keterpaduan J kesehatan kelestarian dan keberlanjutan dan spell

Keselamatan keamanan ketertiban dan keteraturan pasal 3 Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman B mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan terutama bagi mbr c

Meningkatkan dayaguna dan hasilguna sumber daya alam bagi pembangunan Perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan deh memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman eh menunjang pembangunan di bidang ekonomi sosial dan budaya dan F menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan

Terjangkau dalam lingkungan yang sehat aman serasi teratur terencana terpadu dan berkelanjutan pasal 4 ruang lingkup penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman meliputi a pembinaan B tugas dan wewenang c penyelenggaraan Perumahan De penyelenggaraan kawasan permukiman eh pemeliharaan dan perbaikan F pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh J

Penyediaan tanah ha pendanaan dan pembiayaan high hak dan kewajiban dan J peran masyarakat bab 3 tentang pembinaan pasal 5 ayat itu negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah ayat2 pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh a m i pada tingkat nasional B Gubernur pada tingkat

Provinsi dan C Bupati Walikota pada tingkat kabupaten-kota Pasal 6 ayat 1 pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 meliputi a perencanaan B pengaturan C pengendalian dan pengawasan ayat 2 dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu menteri melakukan koordinasi lintas sektoral lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan baik vertikal maupun horizontal

Pasal 7 ayat 1 perencanaan sebagai dan dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan satu kesatuan yang utuh dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah ayat2 perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat ayat 3 Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun pada tingkat

Nasional provinsi atau kabupaten kota yang dimuat dan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang rencana pembangunan jangka menengah dan rencana tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ayat 4 perencanaan pada tingkat nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi ayat 5 perencanaan pada tingkat provinsi menjadi pedoman untuk menyusun

Perencanaan penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten-kota se asal 8 pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi a penyediaan tanah b pembangunan C pemanfaatan D pemeliharaan dan eh pendanaan dan pembiayaan pasal 9 pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C meliputi pengendalian a rumah B Perumahan C

Permukiman di lingkungan hunian dan eh kawasan permukiman pasal 10 pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d meliputi pemantauan evaluasi dan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 11 ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatur dengan peraturan pemerintah bab 4 tentang tugas dan wewenang bagi

Satu tentang umum pasal 12 ayat 1 pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas dan wewenang ayat2 pugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan oleh pemerintah Pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangan masing-masing bagian kedua tentang tugas paragraf 1 tentang pemerintah pasal 13 pemerintah

Dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang Perumahan dan kawasan permukiman B merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang Perumahan dan kawasan permukiman C merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang Dian kasih badan lisiba D mengawasi pelaksanaan kebijakan dan

Strategi nasional di bidang Perumahan dan kawasan permukiman eh menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan kawasan permukiman F mengalokasikan dana dan atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya Perumahan bagi mbr J memfasilitasi penyediaan Perumahan dan permukiman bagi masyarakat terutama bagi mbr ha memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan

Strategi pada tingkat nasional high melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman J melakukan sertifikasi kualifikasi klasifikasi dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman di anak2 nya lenggara kan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Perumahan dan kawasan permukiman paragraf 2 tentang pemerintah provinsi

Pasal 14 pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang Perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional B merumuskan dan menetapkan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang Perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional

C merumuskan dan menetapkan kebijakan penyediaan kasih badan lisiba lintas kabupaten kota D mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang Perumahan dan kawasan permukiman eh menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi sanaan kebijakan provinsi penyediaan rumah perumahan permukiman lingkungan hunian dan kawasan permukiman F menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan

Permukiman lintas kabupaten kota J memfasilitasi pengelolaan prasarana sarana dan utilitas umum Perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi ha mengalokasikan dana dan atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya Perumahan bagi mbr high memfasilitasi penyediaan Perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat terutama bagi mbr dan J memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi

Paragraf 3 tentang Pemerintah kabupaten kota pasal 15 Pemerintah kabupaten kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten-kota di bidang Perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi b menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang

Pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang Perumahan dan kawasan permukiman C menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten-kota menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten kota dalam penyediaan rumah perumahan permukiman lingkungan hunian dan kawasan permukiman eh melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan

Serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan net melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan kebijakan strategi serta program di bidang Perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten kota J melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten-kota ha melaksanakan peraturan

Perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten-kota high melaksanakan peningkatan kualitas Perumahan dan permukiman J melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional melaksanakan pengelolaan prasarana sarana dan utilitas umum Perumahan dan kawasan permukiman pel mengawasi pelaksanaan kebijakan dan

Strategi nasional dan provinsi di bidang Perumahan dan kawasan permukiman tingkat kabupaten kota m mengalokasikan dana dan atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya Perumahan bagi mbr pen memfasilitasi penyediaan Perumahan dan permukiman bagi masyarakat terutama bagi mbr Oh menetapkan lokasi kasih badan lisiba dan memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan

Rumah Swadaya bagian ketiga tentang wewenang paragraf 1 tentang pemerintah pasal 16 pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang a&w nyusun dan menetapkan norma standar pedoman dan kriteria rumah perumahan permukiman dan lingkungan Hunian yang layak sehat dan aman B menyusun dan menyediakan basis data Perumahan dan kawasan permukiman C menyusun dan menyempurnakan aturan perundang-undangan

Bidang Perumahan dan kawasan permukiman D memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang Perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional eh melaksanakan koordinasi sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim F mengoordinasikan pemanfaatan teknologi

Dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal J mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan kawasan permukiman ha mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional Hei mengendalikan dengan kebijakan dan

Strategi di bidang Perumahan dan kawasan permukiman J memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman tell memfasilitasi pengelolaan prasarana sarana dan utilitas umum Perumahan dan kawasan permukiman dan spam memfasilitasi kerjasama tingkat nasional dan internasional antara pemerintah dan badan hukum dalam penyelenggaraan

Perumahan dan kawasan permukiman paragraf 2 tentang pemerintah provinsi pasal 17 pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang mengusulkan dan menyediakan basis data Perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi b menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan kawasan permukiman padat provinsi C memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang Perumahan dan kawasan permukiman

Pada tingkat provinsi melaksanakan koordinasi sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim eh mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber

Daya dalam negeri dan kearifan lokal F mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan kebijakan strategi serta program di bidang Perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi J mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman ndak provinsi ha memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi

High mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan Perumahan dan permukiman bagi mbr pada tingkat provinsi J menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan memfasilitasi kerjasama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman

Paragraf 3 tentang Pemerintah kabupaten kota pasal 18 Pemerintah kabupaten kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang a-nation dan menyediakan basis data Perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten kota B menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten kota bersama DPRD C memberdayakan pemangku kepentingan dalam

Bidang Perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten-kota SD melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten-kota eh mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan Perumahan dan permukiman bagi mbr f4shared dan sarana pembangunan Perumahan bagi mbr pada tingkat kabupaten kota y memfasilitasi kerjasama pada tingkat

Kabupaten-kota antara pemerintah Kabupaten Kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman ha menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai Perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten kota dan wuih memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten-kota bab 5 tentang penyelenggaraan Perumahan

Bagian kesatu tentang umum pasal 19 ayat 1 penyelenggaraan rumah dan Perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan Kesejahteraan Rakyat ayat2 penyelenggaraan rumah dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah Pemerintah Daerah dan atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara

Untuk menempati menikmati dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat aman serasi dan teratur pasal 20 ayat 1 penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi a Khan Perumahan B pembangunan Perumahan J pemanfaatan Perumahan dan D pengendalian perumahan ayat2 perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat satu mencakup rumah

Atau perumahan beserta prasarana sarana dan utilitas umum ayat 3 rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibedakan menurut jenis dan bentuknya bagian kedua tentang jenis dan bentuk rumah pasal 21 ayat 1 jenis rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 3 dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi

A rumah komersial B rumah umum C rumah Swadaya D rumah khusus dan Hei rumah negara ayat2 ruqyah komersial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diselenggarakan ndapat kan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ayat 3 rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi mbr

Ayat 4 rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara sendiri maupun berkelompok ayat 5 rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus ayat 6 rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b

Mendapatkan kemudahan dan atau bantuan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah ayat 7 rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah ayat 8 rumah khusus dan rumah negara gimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dan huruf e disediakan oleh pemerintah dan

Atau pemerintah daerah pasal 22 ayat 1 bentuk rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 3 dibedakan berdasarkan hubungan atau keterkaitan antar bangunan ayat2 bentuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi a rumah tunggal B rumah deret dan C rumah susun ayat 3 luas lantai rumah tunggal dan rumah

Deret memiliki ukuran paling sedikit 36 M2 bagian ketiga tentang perencanaan Perumahan paragraf 1 tentang umum pasal 23 ayat 1 perencanaan Perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah ayat2 perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas a Hai perencanaan dan perancangan rumah dan b perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum Perumahan ayat 3

Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan bagian dari perencanaan permukiman ayat 4 perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat satu mencakup rumah sederhana rumah menengah dan atau rumah mewah paragraf 2 tentang perencanaan dan perancangan rumah pasal 24 perencanaan dan perancangan rumah dilakukan untuk menciptakan rumah yang layak huni B mendukung upaya pemenuhan kebutuhan

Rumah oleh masyarakat dan pemerintah dan C meningkatkan Tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur pasal 25 perencanaan dan perancangan rumah dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 26 ayat 1 hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis administratif tata

Ruang dan ekologis ayat2 persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan syarat bagi diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan ayat 3 Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian dari perencanaan Perumahan dan atau permukiman pasal 27 ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23

Pasal 24 pasal 25 dan pasal 26 diatur dengan peraturan pemerintah paragraf 3 tentang perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum pasal 28 ayat yo perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum Perumahan meliputi a rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman dan b rencana kelengkapan prasarana sarana dan utilitas umum Perumahan

Ayat2 Lencana penyediaan kaveling tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a digunakan sebagai landasan perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum ayat 3 rencana penyediaan kaveling tanah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah bagi Kavling siap bangun sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan pasal 29 ayat 1 perencanaan prasarana

Sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 harus memenuhi persyaratan administratif teknis dan ekologis ayat perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum yang telah memenuhi persyaratan wajib mendapat pengesahan dari pemerintah daerah pasal 30 ayat 1 perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum dapat dilakukan oleh setiap orang ayat 2 setiap orang sebagaimana dimaksud

Pada ayat satu wajib memiliki keahlian di bidang perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 31 ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 pasal 29 dan pasal 30 diatur dengan peraturan pemerintah bagian keempat tentang pembangunan Perumahan paragraf 1 tentang umum pasal

32 ayat 1 Hai pembangunan Perumahan meliputi a pembangunan rumah dan prasarana sarana dan utilitas umum dan atau b peningkatan kualitas perumahan ayat2 pembangunan Perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan

Ayat 3 industri bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Ajib memenuhi standar nasional Indonesia pasal 33 ayat 1 pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan Perumahan untuk mbr ayat2 pemerintah daerah berwenang mencabut izin pembangunan Perumahan terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya

Ayat 3 ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemudahan perizinan tata cara pencabutan izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri Pasal 34 ayat 1 badan hukum yang melakukan pembangunan Perumahan wajib mewujudkan Perumahan dengan hunian berimbang ayat2 pembangunan Perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib

Mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan ayat 3 kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat satu dikecualikan untuk badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum ayat 4 dalam hal pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat satu pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada badan hukum untuk

Mendorong pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang pasal 35 ayat 1 pembangunan Perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana rumah mendengar dan rumah mewah ayat2 ketentuan mengenai hunian berimbang diatur dengan peraturan menteri pasal 36 ayat 1 dalam hal pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan pembangunan rumah umum harus

Dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten kota ayat2 pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat satu harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja ayat 3 kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan daerah Ayah tempat pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan oleh badan hukum yang sama

Pasal 37 ketentuan lebih lanjut mengenai Perumahan skala besar dan kriteria hunian berimbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 pasal 35 dan pasal 36 Nur dengan peraturan menteri paragraf 2 tentang pembangunan rumah pasal 38 ayat 1 pembangunan rumah meliputi pembangunan rumah tunggal rumah deret dan atau rumah susun ayat2 pembangunan rumah sebagaimana

Dimaksud pada ayat satu dikembangkan berdasarkan tipologi ekologi budaya dinamika ekonomi pada tiap daerah serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan ayat 3 pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat dilakukan oleh setiap orang pemerintah dan atau pemerintah daerah ayat 4 pembangunan rumah dan Perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

Pasal 39 ayat 1 pemerintah dan atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan rumah umum rumah khusus dan negara ayat2 pembangunan rumah khusus dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat satu dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah ayat 3 rumah khusus dan rumah negara

Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi barang milik negara atau daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 40 ayat 1 dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 pemerintah dan atau pemerintah daerah menugasi dan atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan Perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat2 lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat satu bertanggung jawab membangun rumah umum rumah khusus dan rumah negara B menyediakan tanah bagi Farhan dan C melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian pasal 41 ayat 1 pembangunan rumah negara dilakukan untuk mewujudkan ketertiban penyediaan penghunian pengelolaan serta pengalihan status dan

Hak atas rumah yang dimiliki negara ayat2 pembangunan rumah negara diselenggarakan berdasarkan pada tipe dan kelas bangunan serta pangkat dan golongan pegawai negeri di atas tanah yang sudah jelas status haknya ayat 3 ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan penyediaan penghunian pengelolaan serta pengalihan status dan hak atas rumah yang dimiliki negara sebagaimana

Dimaksud pada ayat satu diatur dengan peraturan pemerintah pasal 42 ayat 1 rumah tunggal rumah deret dan atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat di pasar melalui sistem perjanjian pendahuluan jual-beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ayat2 perjanjian pendahuluan jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan setelah memenuhi persyaratan

Kepastian atas a status pemilikan tanah b hal yang diperjanjikan c kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan induk ketersediaan prasarana sarana dan utilitas umum dan eh keterbangunan Perumahan paling sedikit 20% ayat 3 ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem perjanjian pendahuluan jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat satu diatur dengan peraturan menteri Pasal 43 ayat 1 pembangunan untuk rumah

Tinggal rumah deret dan atau rumah susun dapat dilakukan di atas tanah hak milik B hak guna bangunan Hai baik di atas tanah negara maupun di atas hak pengelolaan atau C hak pakai di atas tanah negara ayat2 pemilikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat difasilitasi dengan kredit atau pembiayaan pemilikan rumah

Ayat 3 kredit atau pembiayaan pemilikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 285 bebani hak tanggungan 4 kredit atau pembiayaan rumah umum tidak harus dibebani hak tanggungan pasal 44 ayat 1 pembangunan rumah tunggal rumah deret Rumah Susun dan atau satuan rumah susun dapat dibebankan jaminan utang sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan

Ayat2 pelunasan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan rumah tinggal rumah deret atau rumah susun pasal ndak badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggal rumah deret dan atau rumah susun tidak boleh melakukan serah terima dan atau menarik dana lebih dari 80% dari pembeli sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana

Dimaksud dalam pasal 42 ayat 2 pasal 46 ketentuan mengenai rumah susun diatur tersendiri dengan undang-undang paragraf 3 tentang pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum pasal 47 ayat 1 pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum Perumahan dilakukan oleh pemerintah Pemerintah Daerah dan atau setiap orang ayat2 pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai

Dengan rencana rancangan dan perizinan ayat 3 pembangunan prasarana sarana Hai dan utilitas umum Perumahan harus memenuhi persyaratan sesuai antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah B keterpaduan antara prasarana sarana dan utilitas umum dan lingkungan hunian dan C ketentuan teknis pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum ayat 4 prasarana sarana dan utilitas umum yang

Telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagian kelima tentang pemanfaatan Perumahan paragraf 1 tentang umum pasal 48 ayat 1 pemanfaatan Perumahan digunakan sebagai fungsi hunian ayat2 pemanfaatan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di lingkungan hunian meliputi pemanfaatan ruang

AKB48 prasarana dan sarana Perumahan dan C pelestarian rumah perumahan serta prasarana dan sarana Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paragraf 2 tentang pemanfaatan rumah pasal 49 ayat 1 pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian ayat2 pemanfaatan rumah Selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan

Terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian ayat 3 ketentuan mengenai pemanfaatan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat satu diatur dengan peraturan daerah paragraf 3 tentang penghunian pasal 50 ayat 1 Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah ayat2 hak untuk menghuni rumah sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa

Hak milik atau b sewa atau bukan dengan cara sewa ayat 3 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghunian dengan cara sewa-menyewa dan cara bukan sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat 20 B diatur dengan peraturan pemerintah pasal 51 ayat 1 penghunian rumah negara diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan

Tugas pejabat dan atau pegawai negeri ayat2 tumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat satu hanya dapat dihuni selama yang bersangkutan menjabat atau menjalankan tugas kedinasan ayat 3 ketentuan lebih lanjut mengenai penghunian rumah negara diatur dengan peraturan pemerintah pasal 52 ayat 1 orang asing dapat menghuni atau menempati rumah dengan

Cara hack sewa atau hak pakai ayat2 ketentuan Hai Orang Asing dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara hack sewa atau hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagian keenam tentang pengendalian Perumahan pasal 53 ayat 1 pengendalian Perumahan dimulai dari tahap a perencanaan B pembangunan dan C

Pemanfaatan ayat2 pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam bentuk ah perizinan B penertiban dan atau C penataan ayat 3 ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah bagian ketujuh tentang kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi

Clear pasal 54 ayat 1 pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi mbr ayat 2 undang-undang menuhi kebutuhan rumah bagi mbr sebagaimana dimaksud pada ayat satu pemerintah dan atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan Perumahan secara bertahap dan berkelanjutan ayat 3 kemudahan dan atau bantuan

Pembangunan dan perolehan rumah bagi mbr sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa subsidi perolehan rumah B stimulan rumah Swadaya J insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan deh perizinan eh asuransi dan penjaminan FT penyediaan tanah y sertifikasi tanah dan atau ha prasarana sarana dan cerita summum ayat 4 pemberian kemudahan

Sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan untuk perolehan rumah bagi mbr ayat 5 ketentuan mengenai kriteria ember dan persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi mbr sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan menteri pasal 55 ayat satu orang perseorangan yang memiliki rumah umum dengan

Kemudahan yang diberikan pemerintah atau pemerintah daerah hanya dapat menyalakan dan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah kepada pihak lain dalam hal pewarisan B penghunian setelah jangka waktu paling sedikit lima tahun atau C pindah tempat tinggal karena tingkat sosial ekonomi yang lebih baik ayat 2 dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada

Ayat 1 huruf dan huruf C pengalihannya wajib dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam bidang Perumahan dan permukiman ayat 3 jika pemilik meninggalkan rumah secara terus-menerus dalam waktu paling lama satu tahun tanpa memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian pemerintah atau pemerintah daerah berwenang mengambil

Alih kepemilikan rumah tersebut ayat 4 rumah yang telah diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib didistribusikan kembali kepada mbr ayat 5 ketentuan mengenai penunjukan dan pembentukan lembaga oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah ayat 6 ketentuan lebih lanjut mengenai

Kemudahan dan atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi mbr sebagaimana dimaksud pada ayat satu diatur dengan peraturan pemerintah Mbah 60 tentang penyelenggaraan kawasan permukiman bagian kesatu tentang umum pasal 56 ayat 1 penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

Penghidupan yang terencana menyeluruh terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang ayat2 penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat satu bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat aman serasi dan teratur serta menjamin kepastian bermukim pasal 57 penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 56

Mencakup lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan di perkotaan dan di pedesaan pasal 58 ayat 1 Hai penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan ayat2 arahan pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi a kubungan antar kawasan

Fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung B keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian pedesaan C keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan deh keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian pedesaan dan pengembangan kawasan pedesaan eh keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup F keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan

Setiap orang dan J lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan kawasan permukiman ayat 3 penyelenggara kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan melalui pengembangan yang telah ada deh pembangunan baru atau C pembangunan kembali ayat 4 ketentuan lebih lanjut mengenai arahan pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah

Pasal 59 ayat 1 penyelenggaraan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dilakukan melalui pengembangan lingkungan hunian perkotaan B pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan atau C pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan ayat2 penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a mencakup peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan

Fungsi dan peran perkotaan B peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan C peningkatan keterpaduan prasarana sarana dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan penetapan bagian lingkungan hunian perkotaan yang dibatasi dan yang didorong pengembangannya eh pencegahan tumbuhnya Perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan F pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan Hunian yang tidak terencana dan tidak

Teratur ayat 3 penyelenggaraan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b mencakup penyediaan lokasi permukiman B penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman dan C penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi pasal 60 ayat satu dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam

Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan dan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan dan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan oleh pemerintah daerah ayat 3 pemerintah daerah sebagaimana

Dimaksud pada ayat 2 dapat membentuk atau menunjuk badan hukum ayat Tempat pembentukan atau penunjukan badan hukum ditetapkan oleh Bupati Walikota sesuai dengan kewenangannya ayat 5 khusus untuk wilayah DKI Jakarta pembentukan atau penunjukan badan hukum ditetapkan oleh Gubernur pasal 61 ayat 1 Khan lingkungan hunian pedesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57

Dilakukan melalui a pengembangan lingkungan hunian pedesaan B pembangunan lingkungan hunian baru pedesaan atau C pembangunan kembali lingkungan hunian pedesaan ayat2 penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a mencakup ah peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian pedesaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan pedesaan B peningkatan pelayanan lingkungan hunian perdesaan C

Peningkatan keterpaduan prasarana sarana dan utilitas umum lingkungan hunian pedesaan deh penetapan bagian lingkungan hunian perdesaan yang dibatasi dan yang didorong pengembangannya eh peningkatan kelestarian alam dan potensi sumberdaya perdesaan dan F pengurangan Kesenjangan antara pesan perkotaan dan pedesaan ayat 3 penyelenggaraan pembangunan lingkungan hunian baru pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b mencakup

Penyediaan lokasi permukiman B penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman dan C penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi pasal 62 ayat 1 pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1 huruf C dan pembangunan kembali lingkungan hunian pedesaan sebagaimana dimaksud

Dalam pasal 61 ayat 1 huruf C dimaksudkan untuk memulihkan fungsi lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan ayat2 pembangunan kembali dilakukan dengan cara a t h bilitas si B trek konstruksi atau Hai peremajaan ayat 3 pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tetap melindungi masyarakat penghuni untuk dimukimkan kembali di lokasi yang

Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 63 penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 dilaksanakan melalui tahapan perencanaan B pembangunan C pemanfaatan dan pengendalian bagian kedua tentang perencanaan kawasan permukiman pasal 64 ayat 1 perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah ayat2 perencanaan kawasan permukiman

Dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen rencana kawasan permukiman sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman ayat 3 pedoman sebagai karena dimaksud pada ayat 2 digunakan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan hunian dan digunakan untuk tempat kegiatan pendukung dalam jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang ayat 4 perencanaan kawasan permukiman

Sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat dilakukan oleh pemerintah Pemerintah Daerah dan setiap orang ayat 5 dokumen rencana kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Bupati Walikota ayat 6 perencanaan kawasan permukiman harus mencakup a meningkatkan sumberdaya perkotaan atau pedesaan B mitigasi bencana dan C penyediaan atau peningkatan prasarana sarana dan

Utilitas umum pasal 65 perencanaan kawasan permukiman terdiri atas perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan serta perencanaan tempat kegiatan pendukung sandan pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pasal 66 ayat 1 perencanaan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 dilakukan melalui a perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan B perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru

Perkotaan atau C perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan ayat2 perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a mencakup a menyusun rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan b penyusunan rencana peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan C penyusunan rencana peningkatan keterpaduan prasarana sarana

Dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan deh penyu rencana pencegahan tumbuhnya Perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan eh penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan Hunian yang tidak terencana dan tidak teratur ayat 3 perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b mencakup penyusunan rencana penyediaan lokasi

Permukiman b penyusunan rencana penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman dan C penyusunan rencana lokasi pelayanan jasa pemerintahan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ayat 4 perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi perencanaan lingkungan hunian baru skala besar dengan kasih badan perencanaan lingkungan hunian baru bukan

Skala besar dengan prasarana sarana dan utilitas umum ayat 5 perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 didahului dengan penetapan lokasi pembangunan lingkungan hunian baru yang dapat diusulkan oleh badan hukum bidang Perumahan dan permukiman atau pemerintah daerah ayat enam lokasi pembangunan lingkungan hunian baru sebagaimana dimaksud pada

Ayat 5 ditetapkan dengan keputusan Bupati Walikota ayat 7 penetapan lokasi pembangunan lingkungan hunian baru sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan ah rencana pembangunan perkotaan atau pedesaan B rencana penyediaan tanah dan C analisis mengenai dampak lalu-lintas dan lingkungan pasal 67 ayat 1 perencanaan lingkungan hunian pedesaan sebagaimana

Dimaksud dalam pasal 65 dilakukan melalui pengembangan lingkungan hunian pedesaan B Hai pembangunan lingkungan hunian baru perdesaan atau C pembangunan kembali lingkungan hunian pedesaan ayat2 perencanaan pengembangan lingkungan hunian pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a mencakup penyusunan rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian pedesaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan pedesaan b penyusunan rencana

Peningkatan pelayanan lingkungan hunian pedesaan C penyusunan rencana peningkatan keterpaduan prasarana sarana dan utilitas umum lingkungan hunian pedesaan deh penyusunan rencana penetapan bagian lingkungan hunian pedesaan yang dibatasi dan yang didorong pengembangannya dan eh penyusunan rencana peningkatan kelestarian alam dan potensi sumberdaya perdesaan ayat 3 perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru perdesaan

Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b ngaku ah penyusunan rencana penyediaan lokasi permukiman b penyusunan rencana penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman dan C penyusunan rencana penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi pasal 68 ayat 1 perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat

1 huruf C dan perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian pedesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 1 huruf C dimaksudkan untuk memulihkan fungsi lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan ayat2 perencanaan pembangunan kembali dilakukan dengan cara a menyusun rencana rehabilitasi b penyusunan rencana rekonstruksi atau C penyusunan rencana Hai Jaan pasal 69

Ayat 1 perencanaan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 meliputi perencanaan jasa pemerintahan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi dan prasarana sarana dan utilitas umum ayat2 perencanaan tempat kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 70 pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam

Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan dan pedesaan dan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan bagian ketiga tentang pembangunan kawasan permukiman pasal 71 ayat 1 pembangunan kawasan permukiman harus mematuhi rencana dan izin bangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung ayat2 pembangunan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat satu

Dapat dilakukan oleh pemerintah Pemerintah Daerah dan atau badan hukum pasal 72 pembangunan kawasan permukiman terdiri atas pembangunan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan serta pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan pasal 73 ayat 1 pembangunan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dilakukan melalui a pelaksanaan pengembangan lingkungan hunian B

Pelaksanaan pembangunan lingkungan hunian baru atau C pelaksanaan pembangunan kembali lingkungan hunian ayat2 pelaksanaan pembangunan lingkungan hunian baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b mencakup pembangunan permukiman AKB48 pada sarana sarana dan utilitas umum permukiman dan C pembangunan lokasi pelayanan jasa pemerintahan dan pelayanan sosial pasal 74 ayat 1 pembangunan tempat kegiatan pendukung

Perkotaan dan pedesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 meliputi pembangunan jasa pemerintahan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi dan prasarana sarana dan utilitas umum ayat2 pembangunan tempat kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 75 pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan lingkungan

Hunian pembangunan lingkungan hunian baru dan pembangunan kembali lingkungan hunian bagian keempat tentang pemanfaatan kawasan permukiman Hai pasal 76 pemanfaatan kawasan permukiman dilakukan untuk menjamin kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah dan b mewujudkan struktur ruang sesuai dengan perencanaan kawasan permukiman pasal 77 pemanfaatan kawasan permukiman

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 terdiri atas pemanfaatan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan serta pemanfaatan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan pasal 78 ayat 1 pemanfaatan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dilakukan melalui a pemanfaatan hasil pengembangan lingkungan hunian B pemanfaatan hasil pembangunan lingkungan hunian baru atau C pemanfaatan hasil

Pembangunan kembali lingkungan hunian ayat 2 Hai pemanfaatan hasil pembangunan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu mencakup a tempat tinggal B prasarana sarana dan utilitas umum permukiman dan C lokasi pelayanan jasa pemerintahan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi pasal 79 ayat 1 pemanfaatan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan

Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 meliputi pemanfaatan jasa pemerintahan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi dan prasarana sarana dan utilitas umum ayat2 pemanfaatan tempat kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 80 pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam pemanfaatan pengembangan lingkungan hunian pembangunan lingkungan hunian

Baru dan pembangunan kembali lingkungan hunian di perkotaan atau pedesaan bagian kelima tentang pengendalian kawasan permukiman paragraf 1 tentang umum pasal 81 ayat 1 pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melaksanakan pengendalian dalam penyelenggaraan kawasan permukiman ayat2 pengendalian kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan

Permukiman dan pemanfaatan pemukiman sesuai dengan rencana kawasan permukiman B mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan C mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya lingkungan Hunian yang tidak terencana dan tidak teratur pasal 82 ayat 1 pengendalian dalam di selenggarakan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 1 dilakukan pada tahap

Perencanaan B pembangunan dan C pemanfaatan ayat2 pengendalian kawasan permukiman dilakukan pada lingkungan hunian perkotaan dan lingkungan hunian pedesaan ayat 3 pengendalian penyelenggaraan lingkungan hunian perkotaan dilaksanakan pada pengembangan perkotaan atau b perkotaan baru ayat 4 pengendalian penyelenggaraan lingkungan hunian pedesaan dilaksanakan pada pengembangan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sosial dan atau budaya pedesaan

Paragraf 2 tentang pengendalian perencanaan kawasan permukiman pasal 83 ayat 1 pengendalian Pada tahap perencanaan dilakukan dengan mengawasi rencana dan prasarana sarana dan utilitas umum Sesuai dengan standar pelayanan minimal dan b memberikan batas lunasi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung ayat2 pengendalian perencanaan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan rencana tata ruang

Wilayah paragraf 3 tentang pengendalian pembangunan kawasan permukiman pasal 84 ayat 1 pengendalian pada tahap pembangunan dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan pembangunan pada kawasan permukiman ayat2 pengendalian dilakukan untuk menjaga Kualitas Kawasan permukiman ayat 3 pengendalian pada tahap pembangunan yang dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas kegiatan pemantauan evaluasi dan

Pelaporan ayat 4 pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan kawasan permukiman secara langsung tidak langsung dan atau melalui Laporan masyarakat ayat 5 evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan kawasan permukiman secara terukur dan objektif ayat 6 pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat

3 merupakan kegiatan penyampaian hasil evaluasi ayat 7 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman diatur dengan peraturan pemerintah paragraf 4 tentang pengendalian pemanfaatan kawasan permukiman pasal 85 ayat 1 pengendalian pada tahap pemanfaatan dilakukan dengan pemberian insentif B pengenaan disinsentif dan C pengenaan sanksi ayat2 pemberi insentif sebagaimana

Dimaksud pada ayat 1 huruf a berupa insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan B pemberian kompensasi C subsidi silang deh pembangunan serta pengadaan prasarana sarana dan utilitas umum dan atau eh kemudahan prosedur perizinan ayat 3 pengenalan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berupa pengenaan retribusi daerah B pembatasan

Penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum C pengenaan kompensasi dan atau D pengenaan sanksi berdasarkan undang-undang ini ayat 4 pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dapat dilakukan oleh a pengertian tah kepada pemerintah daerah B pemerintah ah kepada pemerintah daerah lainnya C pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada badan hukum atau D pemerintah dan atau

Pemerintah daerah kepada masyarakat ayat 5 ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif pengenaan disinsentif dan pengenaan sanksi diatur dengan peraturan pemerintah bab 7 tentang pemeliharaan dan perbaikan bagian kesatu tentang umum pasal 86 ayat 1 pemeliharaan dan perbaikan dimaksudkan untuk menjaga fungsi Perumahan dan kawasan permukiman yang dapat berfungsi

Secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup orang perorangan ayat2 pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan pada rumah serta prasarana sarana dan utilitas umum di perumahan permukiman lingkungan hunian dan Khan permukiman ayat 3 pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah

Pemerintah Daerah dan atau setiap orang pasal 87 pemerintah dan atau pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan prasarana sarana dan utilitas umum di perumahan permukiman lingkungan hunian dan kawasan permukiman bagian kedua tentang pemeliharaan pasal 88 ayat 1 pemeliharaan rumah dan prasarana sarana dan utilitas Umum dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala

Ayat2 pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat satu wajib dilakukan oleh setiap orang pasal 89 ayat 1 pemeliharaan prasarana sarana Hai dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau setiap orang ayat2 pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh pemerintah Pemerintah

Daerah dan atau badan hukum ayat 3 pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah Pemerintah Daerah dan atau badan hukum pasal 90 ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 dan pasal 89 diatur dengan peraturan pemerintah bagian ketiga tentang perbaikan pasal 91 perbaikan rumah dan prasarana sarana

Atau utilitas Umum dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran pasal 92 ayat 1 perbaikan rumah wajib lakukan oleh setiap orang ayat2 perbaikan prasarana sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau setiap orang ayat 3 perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh

Pemerintah Pemerintah Daerah dan atau setiap orang ayat 4 perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah Pemerintah Daerah dan atau badan hukum pasal 93 ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 dan pasal 92 diatur dengan peraturan pemerintah bab 8 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan

Permukiman kumuh bagian kesatu tentang umum pasal 94 ayat 1 pencegah peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi Perumahan dan permukiman ayat2 pencegahan dan peningkatan

Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati menikmati dan atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ayat 3 pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud

Pada ayat satu wajib dilakukan oleh pemerintah Pemerintah Daerah dan atau setiap orang bagian kedua tentang pencegahan pasal 95 ayat 1 pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup ah ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi B ketidaklengkapan prasarana sarana dan utilitas umum C penurunan kualitas rumah perumahan dan

Permukiman serta prasarana sarana dan utilitas umum dan deh pembangunan rumah perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah ayat2 pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui a pengobatan dan pengendalian dan b pemberdayaan masyarakat ayat 3 pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kurva dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan

Standar teknis dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan ayat 4 pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 20 B dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang Perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi ayat 5 pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat satu wajib dilakukan oleh pemerintah Pemerintah Daerah dan

Atau setiap orang ayat 6 ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat satu diatur dengan peraturan pemerintah bagian ketiga tentang peningkatan kualitas paragraf 1 tentang umum pasal 96 dalam upaya peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh pemerintah dan atau pemerintah

Daerah menetapkan kebijakan strategi serta pola-pola penanganan manusiawi berbudaya berkeadilan dan ekonomis pasal 97 ayat 1 peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan pemugaran b peremajaan atau J pemukiman kembali ayat2 pola-pola penanganan terhadap

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas Perumahan dan permukiman paragraf 2 tentang penetapan lokasi pasal 98 ayat 1 penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan ah kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional rencana tata ruang wilayah

Provinsi Hai dan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota B kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan C kondisi dan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni di tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan eh kualitas bangunan dan F kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat ayat2 penetapan lokasi perumahan kumuh

Dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat ayat 3 ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah paragraf 3 tentang pemugaran pasal 99 pemugaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 1 huruf a dilakukan untuk

Perbaikan dan atau pembangunan kembali Perumahan dan permukiman menjadi Perumahan dan permukiman yang layak huni paragraf 4 tentang peremajaan pasal 141 peremajaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 1 huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah perumahan permukiman dan lingkungan Hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuninya dan masyarakat sekitar

Ayat2 peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak ayat 3 kualitas rumah perumahan dan permukiman yang diremajakan harus diwujudkan secara lebih baik dari kondisi sebelumnya ayat 4 peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dilakukan oleh pemerintah dan daerah sesuai dengan

Kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat paragraf 5 tentang pemukiman kembali pasal 101 ayat 1 pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 1 huruf C dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah perumahan dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuninya dan masyarakat ayat2 pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan dengan

Memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang pasal 102 ayat 1 pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 wajib dilakukan oleh pemerintah Pemerintah provinsi dan atau pemerintah Kabupaten Kota ayat

Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat paragraf 6 tentang pengelolaan pasal 103 ayat 1 pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan permukiman secara berkelanjutan ayat2 pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan oleh masyarakat secara Swadaya ayat 3 pengelolaan oleh masyarakat

Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah bagian keempat tentang pengaturan lebih lanjut pasal 104 ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetapan lokasi pemugaran peremajaan pemukiman kembali dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dengan peraturan pemerintah no 9 tentang penyediaan tanah pasal 105

Ayat 1 pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman ayat2 ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat satu termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggungjawab pemerintahan daerah pasal 106 penyediaan tanah untuk pembangunan rumah perumahan dan kawasan permukiman dapat dilakukan melalui

Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara B konsolidasi tanah oleh pemilik tanah C peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah SD pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan eh pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar Hai dan atau F pengadaan

Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 107 ayat 1 tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 file yang digunakan untuk pembangunan rumah perumahan dan atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah perumahan dan kawasan permukiman

Ayat2 pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat satu didasarkan pada keputusan Gubernur atau bupati Walikota tentang penetapan lokasi atau izin lokasi ayat 3 dalam hal tanah yang langsung dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat garapan masyarakat hak atas tanah diberikan setelah pelaku pembangunan Perumahan dan permukiman selaku pemohon hak atas tanah

Menyelesaikan ganti rugi Rasulullah garapan masyarakat Berdasarkan kesepakatan ayat 4 dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 108 ayat 1 konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 b dapat dilakukan di atas tanah milik

Pemegang hak atas tanah dan atau di atas tanah negara yang digarap oleh masyarakat ayat2 konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan Berdasarkan kesepakatan antar pemegang hak atas tanah b antar penggarap tanah negara atau J antara penggarap tanah negara dan pemegang hak atas tanah ayat 3 konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila paling

Sedikit 60% dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi paling sedikit 60% dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuannya ayat 4 kesepakatan paling sedikit 60% sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mengurangi hak masyarakat sebesar 40% untuk mendapatkan aksesibilitas pasal 109 ayat 1 konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106

Huruf b dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tinggal rumah deret atau rumah susun ayat2 penetapan lokasi konsolidasi tanah dilakukan oleh Bupati Walikota ayat 3 khusus untuk DKI Jakarta penetapan lokasi konsolidasi tanah ditetapkan oleh Gubernur ayat tempat lokasi konsolidasi tanah yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 tidak memerlukan izin lokasi

Pasal 110 dalam pembangunan kau umum dan rumah Swadaya yang didirikan diatas tanah hasil konsolidasi pemerintah wajib memberikan kemudahan berupa ah sertifikasi hak atas tanah b penetapan lokasi desain konsolidasi dan D pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum pasal 111 ayat 1 sertifikasi terhadap pemilik tanah hasil konsolidasi tidak dikenai

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ayat2 sertifikasi terhadap penggarap tanah negara hasil konsolidasi dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pasal 112 ayat 1 konsolidasi tanah dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan badan hukum ayat2 kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara penggarap

Tanah negara dan atau pemegang hak atas dan badan hukum dengan prinsip kesetaraan yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang pasal 113 ketentuan lebih lanjut mengenai konsolidasi tanah diatur dengan peraturan pemerintah pasal 114 ayat 1 peralihan atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 huruf C dilakukan setelah badan hukum memperoleh izin lokasi

Ayat2 peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat satu dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah setelah ada kesepakatan bersama ayat 3 pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang ayat tempat peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada

Ayat 2 dan ayat 3 wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 115 ayat 1 pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 D bagi pembangunan rumah perumahan dan kawasan permukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum dan atau rumah usus

Ayat2 pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 116 ayat 1 pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 hurufe bagi pembangunan rumah perumahan dan kawasan permukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum rumah khusus dan penataan permukiman kumuh

Ayat2 pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan pasal 117 ayat 1 pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 vs bagi pembangunan rumah perumahan dan kawasan permukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum rumah khusus dan penataan permukiman kumuh

Ayat2 pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bab 10 tentang pendanaan dan sistem pembiayaan bagian kesatu tentang umum pasal 118 ayat 1 pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah perumahan

Permukiman serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan ayat2 dan pemerintah daerah mendorong pemberdayaan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagian kedua tentang pendanaan pasal 119 sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah perumahan permukiman serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan berasal dari a agar and pendapatan dan belanja negara B anggaran pendapatan dan belanja

Daerah dan atau C sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 120 dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 dimanfaatkan untuk mendukung a penyelewengan Perumahan dan kawasan permukiman dan atau SD kemudahan dan atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi mbr Sesuai dengan standar pelayanan minimal bagian ketiga tentang sistem pembiayaan

Paragraf 1 tentang umum pasal 121 ayat 1 pemerintah dan atau pemerintah daerah harus melakukan Upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman ayat2 pengembangan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi a lembaga pembiayaan B pengerahan dan pemupukan dana C pemanfaatan sumber biaya dan deh kemudahan atau bantuan pembiayaan ayat 3

Sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah melalui pembiayaan primer Perumahan dan atau b pembiayaan sekunder Perumahan paragraf 2 tentang lembaga pembiayaan pasal 122 ayat 1B pemerintahan pemerintah daerah dapat menugasi atau membentuk badan hukum pembiayaan di bidang Perumahan dan kawasan permukiman ayat2 badan hukum pembiayaan sebagaimana

Dimaksud pada ayat satu bertugas menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman ayat 3 dalam hal pembangunan dan pemilikan rumah umum dan Swadaya badan hukum pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu wajib menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang B kemudahan dalam mendapatkan akses kredit atau pembiayaan dan keterjangkauan dalam membangun

Memperbaiki atau memiliki rumah Ayah tempat penugasan dan pembentukan badan hukum pembiayaan di bidang Perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paragraf ya tentang pengerahan dan pemupukan dana pasal 123 ayat 1 pengerahan dan pemupukan dana sebagaimana dimaksud

Dalam pasal 121 ayat2 huruf b meliputi dana masyarakat b dana tabungan Perumahan termasuk hasil investasi atas kelebihan likuiditas dan atau c&a lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ayat2 pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mendorong pemberdayaan Bang dalam pengerahan dan pemupukan dana sebagaimana dimaksud pada ayat satu bagi penyelenggaraan Perumahan dan kawasan

Permukiman secara berkelanjutan ayat 3 pemerintah dan pemerintah daerah mendorong pemberdayaan Lembaga keuangan bukan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana tabungan Perumahan dan dana lainnya khusus untuk perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C bagi penyelenggaraan perumahan kawasan permukiman ayat 4 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengerahan dan pemupukan dana

Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah pasal 124 ketentuan mengenai tabungan Perumahan diatur tersendiri dengan undang-undang paragraf 4 tentang pemanfaatan sumber biaya pasal 125 pemanfaatan sumber biaya digunakan untuk pembiayaan konstruksi B perolehan rumah C pembangunan rumah-rumah umum atau perbaikan rumah Swadaya deh pemeliharaan dan perbaikan rumah eh peningkatan

Kualitas Perumahan dan kawasan permukiman dan atau F kepentingan lain di bidang Perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paragraf 5 tentang kemudahan bantuan pembiayaan pasal 126 ayat 1 pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah Swadaya bagi mbr

Ayat 2 dalam hal pemanfaatan sumber biaya yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum atau rumah Swadaya mbr selaku pemanfaatan atau pengguna yang mendapatkan kemudahan dan atau bantuan pembiayaan wajib mengembalikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ayat 3 kemudahan dan atau bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat berupa ah skema

Pembiayaan B penjaminan atau asuransi dan atau j&a murah jangka panjang ayat 4 ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan atau bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan merintah paragraf 6 tentang pembiayaan primer pasal 127 ayat 1 pembiayaan primer Perumahan dilaksanakan oleh badan hukum ayat2 badan hukum sebagaimana dimaksud

Pada ayat 1 merupakan lembaga keuangan sebagai penyalur kredit atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paragraf 7 tentang pembiayaan sekunder pasal 128 ayat 1 pembiayaan sekunder Perumahan berfungsi memberikan fasilitas pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perolehan rumah ayat2 pembiayaan sekunder Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh lembaga keuangan bukan bank

Ayat 3 Lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat melakukan sekuritisasi aset pembiayaan perolehan rumah yang hasilnya punya diperuntukkan keberlanjutan fasilitas pembiayaan perolehan rumah untuk mbr ayat 4 sekuritisasi aset pembiayaan perolehan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan melalui pasar modal bab 11 tentang hak dan kewajiban pasal

129 dalam penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman Setiap orang berhak menempati menikmati dan atau memiliki memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat aman serasi dan teratur B melakukan pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman C memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman D memperoleh manfaat dari penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman

Hei memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan in Perumahan dan kawasan permukiman dan F mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat pasal 130 dalam penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman Setiap orang wajib menjaga keamanan ketertiban kebersihan

Dan kesehatan di perumahan dan kawasan permukiman B turut mencegah terjadinya penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan atau kepentingan umum C menjaga dan memelihara prasarana lingkungan sarana lingkungan dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman dan D mengawasi pemanfaatan dan berfungsinya

Prasarana sarana dan utilitas umum Perumahan dan kawasan permukiman Bab 12 tentang Hai masyarakat pasal 131 ayat 1 penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat ayat2 peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan dengan memberikan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman B pelaksanaan

Pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman C pemanfaatan Perumahan dan kawasan permukiman D pemeliharaan dan perbaikan Perumahan dan kawasan permukiman dan atau eh pengendalian penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman ayat 3 peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Pasal 132 ayat 1 forum sebagaimana dalam

Pasal 131 ayat 3 mempunyai fungsi dan tugas ah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat b membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman C meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat dengan memberikan masukan kepada pemerintah dan atau eh melakukan peran arbitrase dan mediasi dibidang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman

Ayat 2 for Um sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari unsur A Intan si pemerintah yang terkait dalam bidang Perumahan dan kawasan permukiman B asosiasi perusahaan penyelenggara Perumahan dan kawasan permukiman C asosiasi profesi penyelenggara Perumahan dan kawasan permukiman di asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman

Hai hey pakar di bidang Perumahan dan kawasan permukiman dan atau F lembaga swadaya masyarakat dan atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman pasal 133 ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat 1 dan ayat 2 serta forum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 131 ayat 3 dan Pasal 132 diatur dengan peraturan menteri bab 13 tentang larangan pasal 134 setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun Perumahan sesuai dengan kriteria spesifikasi persyaratan prasarana sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan pasal 135 setiap orang sekarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain

Pasal 136 setiap orang dilarang menyelenggaraan lingkungan hunian atau kasih bayang tidak memisahkan lingkungan hunian atau kasih Bang menjadi satuan lingkungan Perumahan atau lisiba pasal 137 setiap orang Dilarang menjual satuan lingkungan Perumahan atau lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya pasal 138 badan hukum yang melakukan pembangunan

Rumah tunggal rumah deret dan atau rumah susun dilarang melakukan serah terima dan atau menarik dana lebih dari 80% dari pembeli sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 pasal 139 setiap orang dilarang membangun Perumahan dan atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi Perumahan dan permukiman Pasha 140 setiap orang dilarang membangun

Perumahan dan atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang pasal 141 setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah perumahan dan atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang pasal 142 setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali rumah perumahan dan atau

Permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat pasal 143 setiap orang dilarang menginvestasikan dana dari pemupukan dana tabungan Perumahan selain untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman pasal 144 badan hukum yang menyelenggarakan pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman dilarang mengalihfungsikan prasarana sarana dan

Utilitas umum di luar fungsinya pasal 145 ayat 1 badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau lisiba Dilarang menjual satuan pemukiman ayat2 korang perseorangan dilarang membangun lisiba pasal 146 ayat 1 badan hukum yang membangun lisiba Dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah ayat 2 dalam hal pembangunan

Perumahan untuk mbr dengan kaveling tanah matang ukuran kecil larangan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dikecualikan bab 14 tentang penyelesaian sengketa pasal 147 penyelesaian sengketa di bidang Perumahan terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat pasal 104 8 ayat 1 dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai pihak yang

Dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada dilingkungan pengadilan umum atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa ayat2 penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan melalui arbitrase konsultasi negosiasi mediasi konsiliasi dan atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat 3 penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana pasal 149 gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat 1 atas pelanggaran dapat dilakukan oleh a orang perseorangan posts by dan hukum C masyarakat dan atau deh pemerintah dan atau instansi terkait bab 15 tentang sanksi administratif

Pasal 150 ayat 1 Setiap orang yang menyelenggarakan Perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 29 ayat 1 Pasal 30 ayat 2 Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 pasal 38 ayat 4 pasal 45 pasal 47

Ayat 2 ayat 3 dan ayat 4 pasal 49 ayat 2 pasal 63 pasal 71 ayat 1 pasal 126 ayat 2 pasal 134 pasal 135 pasal 136 B 10 137 pasal 138 pasal 139 pasal 140 pasal 141 pasal 142 pasal 143 pasal 144 pasal 145 atau pasal 146 ayat 1 dikenai sanksi administratif

Ayat2 sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat berupa peringatan tertulis B pembatasan kegiatan pembangunan C penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan SD penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan Perumahan eh penguasaan sementara oleh pemerintah disegel F kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu J pembatasan

Kegiatan usaha hi ha pembekuan Izin Mendirikan Bangunan high pencabutan Izin Mendirikan Bangunan J pembekuan pencabutan surat bukti kepemilikan rumah kah perintah pembongkaran bangunan rumah style pembekuan izin usaha spam pencabutan izin usaha pen pengawasan Oh pembatalan izin kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu di pencabutan insentif n pengenaan denda administratif

Dan atau tes penutupan lokasi ayat 3 ketentuan lebih lanjut mengenai jenis besaran denda tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah berpenampilan tentang ketentuan pidana pasal 151 ayat 1 Setiap orang yang menggerakan pembangunan perumahan yang tidak membangun Perumahan sesuai dengan kriteria spesifikasi persyaratan

Prasarana sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 dipidana dengan pidana denda paling banyak 5 milyar Rupiah ayat2 selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat satu pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali Perumahan sesuai dengan kriteria spesifikasi persyaratan prasarana sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan

Pasal 152 setiap orang yang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana dengan pidana denda paling banyak 50 juta Rupiah pasal 153 ayat 1 Setiap orang yang Serang lingkungan hunian atau kasih bayang tidak memisahkan lingkungan hunian atau kasih menjadi satuan lingkungan Perumahan atau lisiba

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dipidana dengan pidana denda paling banyak 5 milyar Rupiah ayat2 selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat satu pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin pasal 154 setiap orang yang menjual satuan lingkungan Perumahan atau lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 137 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima lima tahun atau denda paling banyak 5 milyar rupiah pasal 155 badan hukum yang dengan sengaja melakukan serah terima dan atau menerima pembayaran lebih dari 80% dari pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 dipidana dengan Pidana kurungan paling sama 11 tahun atau denda paling

Banyak 1 milyar rupiah pasal 156 setiap orang yang dengan sengaja membangun Perumahan dan atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua dua tahun atau denda paling banyak dua milyar rupiah pasal 157 setiap orang yang dengan

Sengaja membangun Perumahan dan atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 dipidana dengan Pidana kurungan paling lama satu satu tahun atau denda paling banyak 50 juta Rupiah pasal 158 setiap pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan rumah perumahan dan atau permukiman yang tidak

Sesuai dengan hidden pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima lima tahun atau denda paling banyak 5 milyar rupiah pasal 159 setiap orang yang dengan sengaja menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali rumah perumahan atau Pemukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan dengan

Masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 dipidana dengan Pidana kurungan paling lama satu satu tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah pasal 160 setiap orang yang dengan sengaja menginvestasikan dana dari pemupukan dana tabungan Perumahan selain untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 dipidana dengan pidana penjara

Paling lama lima lima tahun atau denda paling minyak 50 milyar rupiah pasal 161 ayat 1 orang perseorangan yang dengan sengaja membangun lisiba sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat2 dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta Rupiah ayat2 selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat satu pelaku dapat dipidana dengan pidana tambahan berupa

Pembongkaran lisiba yang biayanya ditanggung oleh pelaku pasal 162 ayat 1 dipidana dengan pidana denda paling banyak 5 milyar rupiah badan hukum yang mengalihfungsikan prasarana sarana dan utilitas umum di luar fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 B menjual satuan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat 1 atau C membangun lisiba yang menjual kaveling

Tanah matang emas sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 ayat 1 ayat 2 selain pidana bagi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat satu pengurus badan hukum dapat dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama lima lima tahun pasal 163 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 1 Pasal 152 pasal

153 pasal 154 pasal 156 pasal 157 pasal 160 atau pasal 161 dilakukan oleh badan hukum maka selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 33 kali dari pidana denda terhadap orang BAB 17 tentang ketentuan peralihan pasal lompat Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan

Peraturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 23 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469 dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Perumahan dan permukiman dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini bab 18

Tentang ketentuan penutup pasal 165 ayat 1 semua peraturan pelaksanaan yang ditentukan dalam undang-undang ini harus ditetapkan paling lama satu satu tahun sejak undang-undang ini diundangkan ayat2 semua kelembagaan yang perlu dibentuk atau yang perlu ditingkatkan statusnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini sudah terbentuk paling lama dua dua tahun sejak undang-undang ini diundangkan

Pasal 166 pada saat undang-undang ini mulai berlaku undang-undang nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 23 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pasal 167 undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Jan tahun 2011 Presiden Republik Indonesia TTD Dokter Susilo Bambang Yudhoyono diundang di Jakarta pada tanggal 12 Jan tahun 2011 Menteri Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia TTD patrialis Akbar lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor audio

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman ini dipersembahkan oleh hukum expert the

Video ini berisi Audio Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Umum
Sobat HukumExpert, Info tentang #Audio #UndangUndang #Nomor #Tahun #Tentang #Perumahan #dan #Kawasan #Permukiman ini bisa dilihat dalam bentuk vidio yang berdurasi 02:02:29 detik.

Sekedar mengingatkan bahwa, Rajasa Group siap membantu dan melayani berbagai kebutuhan Layanan Produk dan jasa, solusi terbaik untuk anda,

Apabila Dirimu, penggemar setia HukumExpert memerlukan bantuan apapun itu, silahkan dikonsultasikan di website ini guna mendapatkan Solusinya.

Selain itu, Apabila anda membutuhkan peluang untuk mendapatkan PENGHASILAN TAMBAHAN hingga puluhan juta Rupiah setiap bulannya, Sobat bisa bergabung dalam Forum komunitas bisnis indonesia ini. ini.
Punya Masalah Audio Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ? ..!! DAPATKAN SOLUSINYA, KLIK DISINI

Begitulah sekilas tentang Audio Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah dilihat oleh 613 penonton, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. © HukumExpert 7349 | #Audio #UndangUndang #Nomor #Tahun #Tentang #Perumahan #dan #Kawasan #Permukiman

 

KAMI MOHON MAAF APABILA ADA KESALAHAN KATA, KALIMAT  ATAU TULISAN,

HAL TERSEBUT BUKAN DAN TIDAK ADA / ATAS UNSUR KESENGAJAAN.

0 Reviews ( 0 out of 0 )

Write a Review

Tulis Komentar